Bonus Demografi: Antara Bencana dan Kemajuan Bangsa

Bonus Demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Berdasarkan Proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif (14-65 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 tahun keatas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%). Bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga (John Ross, 2004).  Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 dengan jumlah penduduk 70% usia produktif (15-65 tahun) sedangkan sisanya 30% usia nonproduktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun). Bonus demografi ini akan membawa dampak positif jika dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan optimal. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bonus demografi ini dapat membawa malapetaka bagi Indonesia. 

Menurut data BPS angka pengangguran tahun 2019 ada sebanyak 8,66 juta orang, data tersebut keluar sebelum masa pandemi. Banyak ekonom yang memperkirakan jika angka pengangguran meningkat secara signifikan di masa pandemi ini. Jika pada masa normal saja pengangguran di Indonesia menyentuh angka 8,66 juta dengan Angkatan kerja sebanyak 127 juta di tahun yang sama. Maka jika terjadi ledakan penduduk usia kerja akan terjadi ledakan Massive Unemployment. Akan makin sulit mencari pekerjaan dikarenakan 2 hal, yang pertama minimnya lapangan pekerjaan dan banyaknya para pencari kerja.

Masalah pengangguran ini bisa menyebabkan masalah lainnya, seperti: meningkatnya angka kriminalitas, menurunnya angka kesejahteraan penduduk, meningkatnya tingkat kesenjangan sosial, dan terjadi konflik sosial berkepanjangan.

Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, saya dapat menyimpulkan jika bonus demografi akan menjadi sebuah bom waktu bagi Indonesia. Perkataan bahwa Indonesia akan bubar di 2030 oleh salah satu capres di masa pilpres kemarin akan menjadi kenyataan. Dikarenakan Indonesia belum siap untuk menghadapi bonus demografi.

Sebelum bom waktu itu meledak ada baiknya pemerintah Bersama-sama masyarakat mencegahnya. Dengan melakukan sebuah langkah pencegahan secara bersama-sama dengan solid. Dimulai dari pemerintah. 

Upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan membuat sebuah kebijakan yang radikal. Misalnya kita bisa berkaca kepada Amerika Serikat di era Presiden Franklin D. Roosovelt yang menyelamatkan Amerika dari depresi ekonomi di tahun 1929 dengan kebijakan new deal nya. Kebijakan yang diambil oleh Roosovelt ini memuat 3 moto yaitu Relief, Recovery, dan Reform. Dengan fokus program mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi ke level wajar, dan pengaturan ulang system ekonomi.

Sehingga yang Indonesia butuhkan adalah sosok peminpin yang berani mengeluarkan gagasan dan kebijakan yang radikal dalam memperbaiki bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar yang berani tetapi ia juga harus memiliki Sense of humanity sehingga kebijakannya tidak akan mengorbankan HAM dan hak-hak rakyat kecil.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Maju mundurnya suatu negara ditentukan dari pendidikan yang diterapkan negara tersebut. 

Pemimpin bangsa Indonesia 2045 nantinya adalah mereka yang saat ini sedang mengenyam pendidikan dibangku sekolah dasar, sekolah menegah pertama, sekolah menengah atas, dan perkuliahan. Peningkatan kualitas pendidikan ini dapat dimulai dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan fasilitas pendidikan, melakukan perubahan konten kurikulum dengan mewajibkan mahasiswa untuk menguasai dasar-dasar yang berkaitan dengan teknologi, data, dan “humanity”. Jika pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tentu saja Indonesia akan menghasilkan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Namun, upaya peningkatan kualitas pendidikan ini tidak hanya diperankan oleh pemerintah. Peran keluarga juga sangat penting dalam peningkatan pendidikan karakter pada anak. Saat ini banyak permasalahan generasi muda di Indonesia, salah satunya penyimpangan sosial. Banyak generasi muda yang sudah terjerumus hal negatif seperti narkoba, sex bebas, tawuran, dan lainnya. Hal ini dapat diatasi dengan adanya pendidikan karakter. Selain sebagai salah satu upaya dalam membangun kontrol diri, pendidikan karakter juga terintegrasi dengan pendidikan moral dan pembentukan karakter (Marshal,2011). Pendidikan ini diperlukan sebagai proses trasformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu (Gaffar,2011). Pendidikan karakter ini tentu tidak dapat dipelajari dan diterapkan secara instan, namun dapat dipelajari secara perlahan sejak dini.

Semakin berkembangnya globalisasi, diperlukan penyeimbangan antara pertumbuhan teknologi dengan kualitas sumber daya manusia. Generasi muda Indonesia harus bisa menjadikan globalisasi sebagai peluang untuk menciptakan ide dan inovasi baru. Pemerintah dengan ini dapat melakukannya dengan cara mengadakan pelatihan khusus, seminar, beasiswa, mengadakan kerjasama antara politeknik/vokasi dengan dunia industri yang diharapkan akan mengisi perbedaan antara teori dan praktek yang diajarkan dikampus dengan yang sebenarnya dibutuhkan di dunia industri.

Selain mengembangkan manusianya, pemerintah juga harus menyiapkan perencanaan proyek-proyek infrastruktur untuk di masa depan. Saat ini banyak anak yang tinggal di plosok tertinggal secara pendidikan dikarenakan akses terhadap pendidikannya yang minim. Oleh karena itu pemerintah harus membuat infrastruktur dalam rangka pemerataan akses pendidikan. Proyek infrastruktur ini bukan hanya mendatangkan manfaat bagi generasi mendatang namun bisa juga mengurangi angka pengangguran saat ini.

Seperti yang dilakukan Roosovelt dalam rangka menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dalam program New Deal nya ia membuat banyak proyek padat karya di seantero Amerika. Sehingga para pengangguran dapat terserap banyak di sektor pembangunan infrastruktur oleh negara. 

Selain infrastruktur fisik pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur teknologi dengan memperluas jaringan internet keseluruh wilayah Indonesia. Dikarenakan seperti yang digaungkan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0 sehingga penyediaan akses internet adalah sebuah kewajiban bagi pemerintah. Karena tenaga kerja di masa depan memerlukan keterampilan dalam bidang IT.

Selain pendidikan dan Infrastruktur Pemerintah juga diharapkan tetap memperhatikan kesehatan di masyarakat. Dengan baiknya fasilitas kesehatan di masyarakat, masyarakat akan sehat sehingga akan mampu bekerja. Peningkatan Kesehatan ini dapat pemerintah lakukan melalui sosialisasi secara pro-aktif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Kesehatan. Bisa melalui olahraga dan makan-makanan sehat.

Selain itu pemerintah juga diharapkan memperhatikan gizi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah plosok seperti di Zanegi, Merauke. Yang mana bayi-bayi di Zanegi lahir dalam kondisi gizi buruk dikarenakan akses terhadap makanan sehat yang sulit akibat pengrusakan alam yang dilakukan oleh perusahaan kayu di Zanegi.

Langkah terakhir ialah melindungi alam, pemerintah saat ini harus menerapkan konsep Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Yaitu pemerintah melakukan pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan aspek-aspek lingkungan. Jangan sampai alam kita yang kaya ini rusak hanya untuk di eksploitasi generasi sekarang dan generasi di masa mendatang yang diprediksi akan mengalami bonus demografi harus menanggung kerusakan alam.

Berdasarkan upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah bencana akibat bonus demografi. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah bersikap pro dan aktif terhadap kebijakan pemerintah dengan selalu mengawal dan mendukung setiap kebijakannya. Masyarakat walaupun tidak ikut mengeluarkan kebijakan harus selalu peduli terhadap kebijakan pemerintah sehingga bonus demografi di masa depan tidak akan menjadi bencana melainkan menjadi pemantik bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Seorang ahli demografi, Thomas Robert Malthus pernah membuat teori “jika laju pertumbuhan populasi dihitung menggunakan deret ukur (1,2,4,8) sementara laju pertumbuhan makanan dihitung menggunakan deret hitung (1,2,3,4) maka akan terjadi kepunahan populasi akibat kelangkaan makanan.” Tapi nyatanya teori yang muncul di akhir abad ke-18 itu dapat dipatahkan karena Malthus tidak memperkirakan bahwa manusia bisa membuat inovasi sehingga laju pertumbuhan makanan bisa mengimbangi pertumbuhan populasi.

Berkaca dari teori Malthus, Adanya bonus demografi di-Indonesia seeloknya tidak kita jadikan sebagai pesimisme, namun kita jadikan sebuah anugerah. Bahwa di tahun 2045 Indonesia akan memiliki Angkatan kerja yang banyak dan mumpuni sehingga bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.